KULONPROGO — Rencana penggabungan atau regrouping SD Negeri Hargomulyo dengan SDN Banjaran di Kapanewon Kokap menuai penolakan dari warga. Mereka keberatan karena lokasi SDN Banjaran dinilai lebih jauh dari permukiman, serta menganggap proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak melibatkan komite sekolah.
Ketua Komite SDN Hargomulyo, Pardiyono, menegaskan pihaknya tidak pernah menerima komunikasi resmi terkait rencana penggabungan tersebut. Informasi mengenai regrouping justru pertama kali diketahui publik secara tiba-tiba, tanpa ada pembahasan mendalam dengan orang tua siswa.
"Rencana regrouping tidak ada komunikasi bahkan persetujuan dari komite tetapi malah tiba-tiba ada info akan regrouping," ujar Pardiyono kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).
Menanggapi penolakan tersebut, Sekretaris Disdikpora Kulonprogo, Nur Hadiyanto, membantah tuduhan tidak adanya sosialisasi. Menurutnya, kajian dan pemberitahuan mengenai wacana penggabungan ini sebenarnya telah dilakukan sejak 2024.
Saat itu, sosialisasi disebut melibatkan tokoh masyarakat setempat, pihak sekolah, hingga komite. Namun, Disdikpora menduga informasi yang disampaikan tidak tersebar merata ke seluruh wali murid, sehingga banyak yang merasa tidak pernah mendapat kabar.
"Tujuan kami dari sosialisasi itu dapat disampaikan informasinya ke masyarakat, tapi rupanya mungkin tidak dilakukan sehingga warga merasa tidak tahu," kata Nur Hadi.
Wacana penggabungan ini muncul bukan tanpa alasan. Disdikpora mencatat jumlah pelajar di SDN Hargomulyo tidak mencapai 60 anak, padahal angka tersebut merupakan syarat minimal operasional sekolah. Kondisi ini membuat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat terancam tidak turun.
Selain itu, keberadaan sekolah juga terdampak rencana pembangunan Jalan Tol Jogja-YIA. Lokasi SDN Hargomulyo disebut akan terkena jalur tol sehingga gedung sekolah harus direlokasi. Faktor inilah yang mendorong pemerintah untuk menggabungkan SDN Hargomulyo dengan SDN Banjaran.
Nur Hadiyanto menyebut mempertahankan SDN Hargomulyo tanpa penggabungan justru berpotensi merugikan sekolah itu sendiri. Selain dana BOS, Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga terancam tidak cair apabila jumlah jam mengajar dan murid tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
"Pada prinsipnya warga menyadari kesulitan dalam mempertahankan sekolah yang pelajarnya minim," ungkapnya.
Meski demikian, Disdikpora Kulonprogo memilih mengalah dan mendengarkan aspirasi warga. Setelah adanya penolakan yang keras dari komite dan orang tua, keputusan regrouping untuk sementara waktu akan dievaluasi ulang.
"Namun, karena adanya penolakan sehingga kami mendengarkan aspirasi tersebut dan akan dilakukan peninjauan ulang terkait regrouping ini," pungkas Nur Hadi.