Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY bersama Kejaksaan Tinggi DIY menggelar audiensi di Yogyakarta, Rabu, untuk memperkuat sinergi pencegahan pelanggaran Pemilu. Forum itu menyepakati penguatan koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta penyesuaian terhadap perkembangan regulasi penanganan tindak pidana Pemilu. Kedua lembaga menyoroti politik uang sebagai tantangan utama yang butuh penanganan bersama.
YOGYAKARTA — Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menyatakan audiensi tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, menyamakan persepsi terkait penegakan hukum Pemilu, serta membahas langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu.
Menurut Najib, sinergi antarlembaga dibutuhkan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu di DIY. Upaya pencegahan pelanggaran, katanya, perlu diperkuat lewat koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
"Karena DIY ini parameter untuk pemilu terbaik. Tuntutannya memang untuk sempurna," kata Najib.
Anggota Bawaslu DIY Umi Illiyina menuturkan penguatan koordinasi diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran Pemilu. Salah satu caranya melalui Sentra Gakkumdu.
"Yang menjadi perhatian adalah penguatan kembali koordinasi dalam Sentra Gakkumdu, termasuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana Pemilu," ujar Umi.
Bawaslu DIY juga menyoroti tantangan dalam regulasi dan penegakan hukum Pemilu. Persoalan politik uang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan bersama melalui koordinasi antarlembaga.
Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sri Kuncoro menyatakan penyamaan persepsi dalam menghadapi potensi persoalan hukum Pemilu dapat dilakukan melalui forum diskusi, simulasi, serta penyusunan mitigasi risiko sebelum memasuki tahapan pemungutan suara.
"Langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini agar potensi persoalan hukum dapat diidentifikasi dan diantisipasi bersama," kata Sri Kuncoro.
Koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan setiap pihak memahami tugas dan kewenangannya dalam penanganan persoalan Pemilu. Kajati DIY juga mendorong pelibatan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di wilayah DIY.
Najib menempatkan DIY sebagai daerah acuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Standar itu membuat Bawaslu DIY menuntut hasil yang sempurna pada setiap tahapan.
Penguatan koordinasi lintas lembaga menjadi bagian dari upaya menjaga standar tersebut. Audiensi ini menindaklanjuti kebutuhan penyesuaian regulasi yang terus berkembang dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
Bawaslu DIY dan Kejati DIY sepakat melanjutkan komunikasi secara berkelanjutan. Fokus berikutnya adalah memastikan kesiapan kelembagaan sebelum tahapan pemungutan suara dimulai.