DI YOGYAKARTA — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengaku tidak mendapat informasi resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Muara Enim Edison oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia baru mengetahui peristiwa itu dari pemberitaan media, Senin (8/6/2026).
"Masak? yang benar saja," ujar Herman Deru saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).
Reaksi Syok dan Konfirmasi ke Wakil Bupati
Herman Deru mengaku sangat terkejut dengan kabar tersebut. Ia menyebut OTT yang kembali terjadi di Bumi Sriwijaya sangat mengejutkan dirinya secara pribadi.
"Saya syok, saya baru tahu ini, tidak tahu, tidak ada informasi sama sekali," kata Deru. Ia mengaku sampai mengelus dada saat mendengar kabar penangkapan itu.
Untuk memastikan kebenaran informasi, Gubernur Sumsel langsung menelepon Wakil Bupati Muara Enim Sumarni. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
"Saya konfirmasi ke wakil bupati, tapi beliau juga tidak tahu," pungkas Deru.
KPK Belum Umumkan Detail Operasi
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merilis pernyataan resmi terkait operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim. Lembaga antirasuah biasanya mengumumkan detail OTT dalam waktu 1x24 jam setelah penangkapan, termasuk identitas tersangka, barang bukti, dan dugaan pasal yang disangkakan.
Muara Enim merupakan salah satu kabupaten penghasil batu bara terbesar di Sumatera Selatan. Penangkapan kepala daerah di wilayah ini kembali menambah daftar panjang operasi KPK di sektor sumber daya alam dan pemerintahan daerah.
Daftar OTT KPK di Sumsel Kian Panjang
Penangkapan Bupati Muara Enim menjadi OTT kedua yang menjaring kepala daerah di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, KPK juga menangkap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam kasus suap dan gratifikasi terkait perizinan dan proyek infrastruktur.
Gubernur Herman Deru sendiri belum memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil Pemprov Sumsel. Ia masih menunggu informasi resmi dari KPK untuk menentukan sikap dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
