Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta masih memerlukan sejumlah tahapan pembenahan sebelum mewujudkan kawasan Malioboro sebagai jalur full pedestrian. Pendekatan bertahap dipilih karena kesiapan infrastruktur pendukung dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mobilitas kawasan.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa konsep Malioboro full pedestrian memiliki tujuan strategis bagi kota. Namun, menurutnya, penerapan di lapangan harus menyesuaikan kondisi faktual agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait lalu lintas dan aktivitas ekonomi.
Ia menegaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut harus diawali dengan melihat kemampuan yang sudah tersedia. Karena itu, setiap tahapan perlu dijalani secara cermat agar perubahan dapat berjalan aman dan fungsional.
Salah satu pekerjaan rumah yang masih menjadi perhatian adalah penataan sirip-sirip Malioboro. Hingga saat ini, masih terdapat jalur sirip yang belum memiliki lebar memadai untuk mendukung pergerakan kendaraan, termasuk untuk kebutuhan putar balik.
Menurut Hasto, kondisi tersebut menjadi kendala ketika kendaraan nantinya tidak lagi diperbolehkan melintas di badan jalan utama Malioboro. Jalur sirip harus disiapkan sebagai alternatif yang aman dan layak, namun proses pembenahannya membutuhkan waktu.
Ia menambahkan, banyak sirip yang secara fisik belum memungkinkan untuk putar balik karena keterbatasan ruang dan keberadaan aktivitas pedagang di kanan-kiri jalur. Oleh sebab itu, Pemkot memilih menjalankan penataan secara bertahap.
Selama infrastruktur pendukung belum sepenuhnya siap, Pemkot Jogja belum menetapkan target waktu khusus penerapan Malioboro full pedestrian. Fokus utama saat ini adalah menyempurnakan seluruh tahapan agar kebijakan dapat berjalan optimal.
Meski demikian, Hasto memastikan bahwa konsep manajemen lalu lintas di kawasan Malioboro sebenarnya telah disusun secara teoritis. Skema pengaturan arus kendaraan di wilayah sekitar sudah dipetakan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang.
Selain itu, pengaturan aktivitas bongkar muat barang bagi pelaku usaha juga telah masuk dalam regulasi yang disiapkan. Pembatasan dilakukan melalui pengaturan waktu tertentu agar fungsi kawasan pedestrian tetap terjaga tanpa menghambat kegiatan ekonomi.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, menambahkan bahwa proses menuju Malioboro full pedestrian telah melalui uji coba dalam jangka waktu cukup panjang. Uji coba tersebut menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.
Menurutnya, tahapan tersebut merupakan proses pembelajaran agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara bertahap dan terukur. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan pengaturan lalu lintas, tetapi juga mencakup aspek fisik dan infrastruktur pendukung lainnya.
Penataan sirip kembali menjadi fokus evaluasi Dishub, terutama terkait kebutuhan putaran kendaraan ketika akses ke Malioboro ditutup. Temuan di lapangan terus dicocokkan dengan manajemen plan yang telah disusun.
Berdasarkan hasil uji coba, Agus menyebut aktivitas pelaku usaha, termasuk bongkar muat barang, sejauh ini dapat berjalan tanpa kendala berarti. Kendaraan masih diperbolehkan masuk pada waktu tertentu guna menjaga daya dukung ekonomi kawasan.
Pada fase uji coba tersebut, Dishub juga tidak menerapkan pembatasan waktu bongkar muat secara kaku. Setiap kendaraan dapat mengajukan izin langsung kepada petugas di lapangan agar operasional usaha tetap berjalan seiring tahapan menuju Malioboro full pedestrian.
