KULON PROGO — Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengajak jajaran pemerintah kalurahan untuk bersama-sama memastikan data penduduk dan kemiskinan benar-benar akurat. Hal itu disampaikan dalam forum Urun Rembug Kalurahan yang digelar serentak di tiga kapanewon, yakni Pengasih, Lendah, dan Girimulyo, pekan ini.
Forum tersebut bukan sekadar ajang seremonial. Bupati menegaskan bahwa Urun Rembug menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan kendala yang dihadapi masyarakat di lapangan. “Berbagai persoalan yang muncul perlu dibahas secara terbuka agar dapat dipetakan secara utuh, mulai dari upaya yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, hingga penentuan skala prioritas pembangunan,” kata Agung saat menghadiri forum di Pengasih, Sabtu.
Mengapa Data Kemiskinan Mendesak Dibetulkan?
Permintaan perbaikan data ini muncul di tengah situasi fiskal yang ketat. Bupati secara terbuka menyampaikan bahwa transfer ke daerah dan dana desa mengalami penurunan. Akibatnya, pemerintah desa harus lebih cermat menyusun prioritas. Data yang tidak akurat bisa menyebabkan bantuan salah sasaran atau program pembangunan tidak efektif.
“Keterbatasan anggaran perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami adanya penyesuaian terhadap rencana pembangunan,” ujar Agung. Ia juga mengingatkan warga yang menerima uang ganti untung agar memanfaatkannya secara bijak sebagai modal keberlanjutan hidup, bukan untuk konsumsi sesaat.
43 Poin Persoalan Dibahas, dari Infrastruktur hingga Galian C
Dalam forum tersebut, tercatat 43 poin persoalan yang menjadi bahan pembahasan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta memberikan penjelasan dan menindaklanjuti setiap persoalan sesuai kewenangannya. Bupati secara khusus meminta agar perbaikan fasilitas umum yang mulai rusak segera dilakukan, meski anggaran terbatas.
Di Kapanewon Lendah, kegiatan berlangsung interaktif dengan dihadiri jajaran Pemkab, Forkopimkap, para lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), dan pemangku kepentingan setempat. Asisten I Setda Kulon Progo Aspiyah menekankan bahwa forum ini berfungsi memperkuat silaturahim dan sinergi antara pemerintah kabupaten, legislatif, dan kalurahan.
Urusan Lintas Level: dari Sungai hingga Penerangan Jalan
Aspiyah menjelaskan bahwa tidak semua usulan bisa ditangani oleh kabupaten. “Setiap usulan tidak hanya menjadi kewenangan kabupaten, tetapi ada yang berada di ranah Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Pusat, seperti penanganan sungai di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) atau penerangan jalan umum,” katanya.
Ia juga mengimbau para lurah untuk lebih jeli merumuskan skala prioritas pembangunan yang benar-benar berdampak positif. Contohnya, isu pertambangan galian C memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai OPD: Dinas Lingkungan Hidup untuk aspek lingkungan, DPMPTSP untuk legalitas, dan Dinas Tenaga Kerja untuk penyerapan tenaga kerja lokal.
Pemkab Kulon Progo optimistis melalui forum Urun Rembug, berbagai persoalan masyarakat dapat dicarikan jalan keluar secara terbuka, terukur, dan tepat sasaran. Perbaikan data kemiskinan menjadi langkah awal yang krusial agar setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
