YOGYAKARTA — Upaya penguatan layanan pemadam kebakaran di Kota Yogyakarta terus berjalan lewat pembangunan hidran kampung. Kepala Damkarmat Kota Jogja Taokhid menyebutkan, hingga tahun ini sekitar 50 kampung telah memiliki fasilitas sumber air pemadam tersebut. Namun, angka itu dinilai masih separuh dari total kebutuhan aktual di lapangan.
Pembangunan dilakukan secara bertahap dan menyasar wilayah yang paling membutuhkan dukungan pasokan air saat terjadi kebakaran. Prioritas utama jatuh pada permukiman yang memiliki karakteristik jalan sempit dan sulit ditembus kendaraan pemadam kebakaran.
Permukiman Padat Jadi Prioritas Utama Pembangunan
Menurut Taokhid, kampung padat di Kota Jogja menjadi lokasi ideal untuk penempatan hidran. Fasilitas ini berfungsi sebagai cadangan air alternatif ketika mobil damkar tidak bisa masuk ke area terdalam permukiman.
"Kalau target sampai 2029 itu tambah dua lagi," katanya, Senin (31/8/2026).
Beberapa titik pembangunan memang menyasar kawasan bantaran sungai, tetapi tidak terbatas di situ. Sejumlah permukiman padat di tengah kota juga masuk daftar prioritas untuk meminimalkan risiko kebakaran yang kerap terjadi di musim kemarau.
Spesifikasi Teknis Hidran dari Instansi Lain Beda Standar
Sepanjang proses pembangunan, tidak semua hidran dikerjakan oleh Damkarmat Kota Jogja. Sebagian fasilitas dibangun melalui program satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah provinsi.
Taokhid mengakui, pembangunan oleh pihak ketiga kerap menimbulkan persoalan teknis lantaran spesifikasi yang digunakan tidak seluruhnya sesuai standar dinasnya. Perbedaan paling mencolok ada pada model sambungan selang.
"Kadangkala permasalahannya aspek teknisnya tidak sesuai dengan apa yang kita standarkan," ujarnya.
Damkarmat memakai model sambungan yang mempercepat koneksi selang saat penanganan darurat. Sejumlah hidran lain menggunakan model ulir yang secara konstruksi lebih kuat, namun petugas wajib menambahkan alat perantara alias adaptor setiap kali digunakan.
Pemeliharaan Terkendala Status Aset yang Belum Jelas
Persoalan teknis tidak berhenti pada spesifikasi. Pemeliharaan hidran juga menemui kendala administratif karena sebagian titik belum tercatat sebagai aset Damkarmat Kota Jogja.
Akibatnya, alokasi anggaran perawatan tidak bisa digelontorkan untuk hidran yang status kepemilikannya masih mengambang. Kondisi ini membuat beberapa unit yang rusak belum mendapat penanganan.
"Untuk perawatan atau pemeliharaan, kita tidak bisa menganggarkan karena aset belum masuk di kita," kata Taokhid.
Kampung Pajeksan Masuk Daftar Tunggu, Usulan Baru Masuk 2026
Salah satu kawasan yang masih membutuhkan hidran adalah Kampung Pajeksan di sekitar Sungai Filosofi. Wilayah ini dinilai rawan karena kepadatan permukiman yang tinggi dan akses jalan yang terbatas.
Damkarmat telah mengusulkan pembangunan hidran di Pajeksan lewat mekanisme Dana Keistimewaan (Danais). Namun, proses penganggaran memakan waktu hingga dua tahun. Apabila usulan masuk pada 2026, realisasi pembangunan baru bisa dieksekusi sekitar 2028.
Sebelumnya, usulan serupa sempat diajukan melalui buku kuning tetapi gagal mendapat alokasi anggaran imbas kebijakan efisiensi. "Kita coba masukkan lagi," tegas Taokhid.
Biaya Satu Hidran Bisa Tembus Rp 2,5 Miliar
Nilai investasi pembangunan hidran sangat bergantung pada kondisi lapangan. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk satu unit berkisar antara Rp 1 miliar hingga Rp 2,5 miliar.
Pada kawasan dengan tingkat kesulitan teknis tinggi, anggaran bisa mendekati Rp 3 miliar. Untuk Kampung Pajeksan sendiri, estimasi biaya lebih rendah karena luas wilayahnya tidak terlalu besar, yakni sekitar Rp 750 juta.
"Jadi sangat tergantung kondisi lapangan," pungkasnya.
