DI YOGYAKARTA — Danantara Investment Management menilai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt-peak (GWp) butuh struktur pembiayaan yang menarik bagi investor, bukan sekadar ketersediaan modal. Pendekatan capital stacking dan structuring disebut jadi cara menyelaraskan sumber dana dengan profil risiko proyek dan potensi imbal hasilnya. Tanpa itu, proyek energi terbarukan berskala besar berisiko sulit dibangun secara masif.
Paragraf pembuka: Head of Economics Portfolio Alignment & Sustainability Danantara Investment Management, Masyita Crystallin, menyampaikan hal itu dalam sesi Katadata SAFE 2026 bertajuk "Powering Industrial Decarbonization: Scaling Solar for a Competitive Indonesia" di Jakarta, Kamis (17/9). Menurut dia, pengembangan PLTS skala besar tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan modal. Struktur pembiayaan yang dirancang sejak awal menentukan apakah proyek bisa berjalan berkelanjutan atau justru berhenti di tengah jalan.
Mengapa Capital Stacking Jadi Kunci
Danantara Investment Management melihat pendekatan capital stacking dan structuring sebagai cara menyelaraskan sumber-sumber pembiayaan dengan profil risiko proyek beserta potensi imbal hasilnya. Structuring sendiri merupakan proses merancang dan mengoptimalkan aspek hukum, keuangan, pajak, serta tata kelola suatu skema investasi.
"Sedikit banyak restructuring dari capital stacking perlu kita lakukan. Biasanya untuk proyek seperti ini (PLTS), selain agregasi pada modal, ada konsesional dari pemerintah yang berbentuk subsidi atau insentif tertentu," ujar Masyita.
Struktur pembiayaan proyek PLTS, lanjut dia, dapat melibatkan dukungan pemerintah, jaminan lembaga pembangunan, pinjaman, hingga ekuitas. Masing-masing instrumen mengambil peran sesuai tingkat risiko yang dapat ditanggung.
Aspek Komersial Menentukan Skala
Bagi Masyita, aspek komersial menjadi faktor penting agar proyek dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Aspek ini memberi gambaran bagi investor bagaimana sebuah proyek memiliki model bisnis yang jelas dan menguntungkan.
"Kenapa harus komersial? Kalau tidak komersial tidak sustainable. Kalau tidak komersial tidak scalable. Artinya tidak bisa dibangun dalam skala yang masif," kata dia.
Di titik ini, institusi seperti Danantara dapat berperan pada tahap awal pengembangan proyek, antara lain melalui agregasi dan structuring. Pendekatan itu membantu membuat proyek lebih siap masuk ke investor komersial.
"Danantara bisa membantu mengagregasi, kemudian bisa bantu men-structure sehingga ini komersial buat teman-teman (investor)," ujar Masyita.
Belajar dari Proyek Surya di Kenya
Masyita mencontohkan pengalaman proyek PLTS di Kenya yang ia temui saat menghadiri Hong Kong Green Week. Proyek di sana menghadapi tantangan karena skala proyek dan konsumennya relatif kecil. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah mengagregasi proyek-proyek tersebut dan mengombinasikannya dengan berbagai sumber pembiayaan.
Peluang pendanaan global untuk energi terbarukan dinilai sangat besar. "Dana investasi global untuk energi terbarukan itu banyak sekali. Investasi tenaga surya itu besar sekali secara global. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita men-structure supaya ini komersial dan scalable," ujarnya.
Masyita juga melihat peluang asset recycling. Ketika investor awal keluar dari proyek yang telah matang, aset tersebut dapat dialihkan kepada investor berikutnya. Dengan mekanisme ini, modal yang telah digunakan berpotensi dipakai kembali untuk membiayai pembangunan proyek baru.
Dampak ke Lapangan Kerja dan Emisi
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut program 100 GW PLTS berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Program ini juga berpotensi menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 serta menghemat sekitar Rp74 miliar per tahun.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah proyek yang dapat masuk tahap pengadaan, termasuk PLTS terapung dan PLTS yang memanfaatkan lahan tertentu. Namun percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada proyek dan pendanaan. Ekosistem pendukung seperti ketersediaan kabel, tiang, struktur penyangga, jaringan transmisi dan distribusi, serta kesiapan industri dalam negeri juga perlu diperkuat.
Rantai Pasok dan Regulasi Masih Jadi PR
Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari, mencatat kapasitas PLTS nasional tumbuh signifikan dalam dua tahun terakhir, dari sekitar 146 megawatt (MW) menjadi sekitar 1,5 GW. Pertumbuhan itu menunjukkan peningkatan aktivitas industri PLTS di dalam negeri.
Meski begitu, Mada menilai percepatan menuju 100 GW masih membutuhkan kepastian regulasi, kesiapan rantai pasok, tenaga kerja, serta proses perizinan yang lebih efisien. Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.200 GW. Dengan kapasitas terpasang yang baru sekitar 1,5 GW, ruang pengembangan PLTS masih sangat terbuka lebar.
Penutup: Bagi Danantara, persoalannya bukan mencari dana, melainkan merancang skema agar proyek PLTS layak secara komersial dan bisa diperbesar skalanya. Selama struktur pembiayaan belum menarik bagi investor, target 100 GWp berisiko tertahan di atas kertas meski potensi matahari Indonesia melimpah.
