DI YOGYAKARTA — Asep menilai praktik sinergi BUMN selama ini sudah terlalu berlebihan. Atas nama sinergi, banyak BUMN justru merambah sektor usaha yang seharusnya bisa dijalankan swasta. Akibatnya, ruang tumbuh dunia usaha nasional kian sempit.
“BUMN tidak boleh membangun daya saing dengan mengandalkan fasilitas, prioritas, atau perlakuan istimewa,” ujar politisi NasDem itu dalam keterangannya, Kamis (25/6).
Menurut Asep, kebijakan streamlining harus dikerjakan secara konsisten untuk mengoreksi praktik bisnis BUMN yang keluar dari core business. Ia mencontohkan pembentukan anak usaha di luar bisnis inti yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Kunci Daya Saing BUMN: SDM, Bukan Proteksi
Legislator asal Dapil Jabar V itu secara spesifik menyoroti bisnis ID Survey yang bergerak di bidang survei, inspeksi, dan sertifikasi. Menurutnya, bisnis ini bertumpu pada kualitas sumber daya manusia, bukan aset fisik semata.
“Yang dijual adalah talenta, kemampuan, kecerdasan, inovasi, dan keahlian. Kekuatan utama perusahaan terletak pada kualitas SDM-nya,” kata Asep.
Ia mendorong ID Survey untuk masuk jajaran 20 perusahaan survei dan sertifikasi terbesar dunia. Namun, target itu harus dicapai lewat peningkatan mutu layanan, efisiensi, harga kompetitif, dan tata kelola yang baik (GCG), bukan dengan meminta perlindungan atau perlakuan khusus.
“Pertumbuhan harus dibangun melalui kemampuan sendiri, bukan budaya minta perlakuan khusus. Ini soal mentalitas dan semangat kemandirian,” pungkasnya.
Meski kritis, Asep mengapresiasi kinerja keuangan BKI yang dinilainya menunjukkan fondasi bisnis yang sehat. Ia berharap perusahaan terus fokus pada bisnis inti dan memperluas pangsa pasar secara organik.
